KUTAI KARTANEGARA — Pembangunan sodetan tetap dilanjutkan sesuai kegiatan yang telah berjalan, tetapi aliran airnya tidak akan dibuka selama kondisi sungai di Loa Janan Ulu belum dibenahi. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan pemerintah menyiapkan dua tahapan penanganan, dimulai dari pengendalian aliran lewat pemasangan pintu air, lalu normalisasi sungai untuk jangka menengah dan panjang.
Pintu air itu berfungsi menutup aliran ketika peningkatan debit berpotensi berdampak ke masyarakat. "Kalau sungainya belum normal, pintu air itu tidak akan kami buka," kata Andi.
Dua Tahapan Penanganan yang Disepakati
Langkah awal difokuskan pada pengendalian aliran dari sodetan. Setelah itu, normalisasi sungai masuk tahap jangka menengah dan panjang dengan melibatkan Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Pemkab Kukar, dan BWS.
Pemprov Kaltim disepakati memimpin koordinasi penanganan kondisi sungai. Pemerintah provinsi menyatakan kesiapan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan fisik, sementara BWS membantu pembahasan teknis dan perumusan langkah lanjutan bersama pemerintah daerah.
Normalisasi dinilai butuh penanganan lebih kompleks karena berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat di sekitar aliran sungai. Prosesnya dapat mencakup relokasi maupun pergantian terhadap warga yang terdampak.
Mengapa Warga Loa Janan Ulu Menolak Aliran Dibuka
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menempatkan kondisi masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pengoperasian sodetan. Banjir masih menjadi persoalan warga Loa Janan Ulu setiap kali terjadi peningkatan air.
"Jangan sampai debit air bertambah sebelum sungai dinormalisasi secara menyeluruh," kata Aulia.
Menurut Aulia, pengendalian aliran dari sodetan saja tidak cukup. Perbaikan bagian hilir diperlukan agar aliran air berjalan lebih lancar dan tidak menambah dampak banjir. "Yang kita inginkan adalah memperbaiki hilir agar aliran air berjalan lancar," ujarnya.
Warga RT 8 Desa Loa Janan Ulu, Sutaryo, meminta pemerintah memberikan kepastian sebelum sodetan difungsikan. Ia khawatir tambahan debit air memperbesar dampak banjir yang selama ini dirasakan masyarakat.
"Kami dari masyarakat tetap meminta bahwa sodetan tidak akan difungsikan sebelum ada normalisasi, pembenahan-pembenahan sungai dan yang lainnya," ucap Sutaryo.
Kesepakatan Dua Kepala Daerah Jadi Pengaman
Andi menegaskan kesepakatan dua kepala daerah menjadi dasar pengendalian aliran sodetan. Pintu air akan menjadi pengaman sebelum normalisasi sungai diselesaikan.
"Ini kesepakatan dua kepala daerah, satu saja sulit kami ingkari, apalagi keduanya sepakat," ujar Andi di hadapan warga.
Setelah rapat, Andi dan Aulia bersama camat serta pihak terkait meninjau langsung lokasi sodetan. Pemerintah akan menyosialisasikan kesepakatan tersebut kepada masyarakat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan.
Normalisasi Bergantung pada Dukungan Warga
Aulia meminta masyarakat mendukung proses normalisasi sungai. Menurutnya, dukungan warga menentukan apakah penanganan banjir berjalan sesuai rencana.
"Normalisasi ini kuncinya ada di Bapak Ibu, mari kita satukan persepsi," kata Aulia.
Ia mengingatkan anggaran yang disiapkan pemerintah tidak akan efektif apabila proses normalisasi kembali menghadapi penolakan di lapangan. "Percuma anggaran tersedia kalau masyarakat kembali menolak normalisasi sungai," katanya.
Pembahasan normalisasi akan dilanjutkan dengan melibatkan keempat pihak, dengan Pemprov Kaltim memimpin koordinasi.
