KALIMANTAN TIMUR — Bahlil Lahadalia resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026). Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 104P tahun 2025 ini membuat Bahlil merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM yang selama ini diembannya.
Paragraf pembuka: Bahlil mengaku mendapat telepon dari Sekretaris Kabinet sebelum pelantikan, yang menginstruksikan dirinya untuk merangkap posisi Menko dan Menteri ESDM. "Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk Menko merangkap Menteri ESDM, kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," ujarnya saat tiba di Istana.
Apa Isi Keputusan Presiden yang Menjadi Dasar Pelantikan
Pelantikan Bahlil merujuk pada Keputusan Presiden nomor 104P tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Regulasi itu menjadi dasar hukum resmi pengangkatan Bahlil ke posisi barunya di kabinet.
Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara dan diawali dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Usai sumpah, Bahlil menandatangani berita acara pengambilan sumpah, lalu menerima ucapan selamat dari kepala negara.
Sumpah Jabatan yang Diucapkan Bahlil
Dalam prosesi pelantikan, Prabowo membacakan sumpah yang kemudian diikuti Bahlil. "Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian bunyi sumpah tersebut.
Bahlil juga menyatakan komitmen menjunjung etika jabatan dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjut sumpah yang diucapkan dalam prosesi itu.
Mengapa Posisi Menko Hilirisasi Penting bagi Perekonomian
Jabatan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menempatkan Bahlil sebagai penanggung jawab utama dua agenda ekonomi yang saling terkait. Hilirisasi menyangkut upaya pemerintah mengolah bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor, sementara transisi energi berkaitan dengan peralihan dari energi fosil ke sumber terbarukan.
Dua agenda itu menentukan arah industri nasional dalam beberapa tahun ke depan. Hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga misalnya menjadi tulang punggung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Sementara transisi energi menuntut penyesuaian kebijakan di sektor kelistrikan dan bahan bakar.
Dengan merangkap sebagai Menteri ESDM, Bahlil memegang kendali langsung atas regulasi dan perizinan di sektor energi. Peran ganda itu membuat koordinasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi berada dalam satu kendali, tanpa harus melewati dua kementerian berbeda.
Dampak ke Pelaku Industri dan Investor Sektor Energi
Bagi perusahaan tambang dan pengolahan, rangkap jabatan ini memperpendek jalur pengambilan keputusan terkait izin smelter dan kontrak pasokan bahan baku. Pelaku usaha di sektor energi terbarukan juga berkepentingan langsung terhadap arah kebijakan transisi yang akan diambil Bahlil.
Investor asing yang menanam modal di proyek hilirisasi mineral maupun pembangkit energi bersih akan mencermati apakah kebijakan di bawah kepemimpinan baru ini berlanjut atau berubah. Kepastian regulasi menjadi faktor utama dalam menarik minat investasi jangka panjang di sektor tersebut.
Penutup: Pelantikan Bahlil menandai konsolidasi kewenangan sektor energi dan hilirisasi di bawah satu pejabat. Langkah selanjutnya yang ditunggu pasar adalah susunan program kerja serta arah kebijakan turunan dari kementerian koordinator yang baru dibentuk ini.
