SAMARINDA — Firnadi Ikhsan menyampaikan pandangan tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima Niaga.Asia, Sabtu (03/10/2026). Menurutnya, pertanyaan utama bukan lagi seberapa besar potensi Sungai Mahakam, melainkan berapa bagian nilai ekonomi yang realistis ditangkap BUMD dan perusahaan lokal Kaltim.
”Pertanyaan berikutnya adalah berapa bagian dari nilai ekonomi tersebut yang secara realistis dapat ditangkap BUMD dan perusahaan lokal Kalimantan Timur,” kata Firnadi.
Firnadi menilai Pemprov Kaltim melalui Dinas Perhubungan, Biro Perekonomian, dan BUMD sebenarnya sudah memiliki modal awal. PT Melati Bhakti Satya telah menjalin kerja sama dengan Pelindo untuk jasa pemanduan dan penundaan kapal di Sungai Mahakam.
Pemprov juga telah menyiapkan rencana jasa tambat kapal yang akan diarahkan dikelola secara komersial melalui BUMD. Menurut Firnadi, pengalaman bisnis, mitra, dan aktivitas ekonomi harian sudah tersedia.
”Artinya pengalaman bisnisnya sudah ada, mitranya sudah ada, dan aktivitas ekonominya juga berjalan setiap hari. Yang perlu kita dorong sekarang adalah bagaimana peluang itu dihitung lebih serius dan dituangkan dalam rencana bisnis yang terukur,” ujarnya.
Firnadi memahami sebagian kegiatan sektor maritim bersinggungan dengan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, ia menilai langkah Pemprov mengembangkan kegiatan pendukung dan membangun pola kerja sama sebagai pilihan realistis.
”Kita tidak perlu menabrak kewenangan. Petakan mana yang bisa dilakukan daerah, mana yang memerlukan izin pusat, dan mana yang bisa dijalankan melalui kerja sama dengan pemegang konsesi,” ujarnya.
Ia juga menilai proses memperoleh ruang pengelolaan ship-to-ship di Muara Berau tetap perlu diteruskan. Jika satu titik belum mendapat persetujuan, pengajuan lokasi alternatif dinilai masih terbuka selama memenuhi syarat teknis, tata ruang, lingkungan, dan keselamatan.
”Kalau satu titik belum memperoleh persetujuan, pengajuan alternatif lokasi tentu dapat terus dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan teknis, tata ruang, lingkungan dan keselamatan. Tetapi BUMD juga tidak harus berhenti menunggu satu pintu itu terbuka,” katanya.
Firnadi menyebut sejumlah ruang usaha yang dapat dihitung tanpa menunggu kepastian proyek lain. Di antaranya jasa bongkar muat, fasilitas tambat, penundaan kapal, logistik, serta jasa pendukung aktivitas pertambangan dan pelayaran.
Niaga.Asia sebelumnya memberitakan Pelindo menyiapkan layanan pandu 24 jam di Sungai Mahakam. Hal itu menunjukkan intensitas pelayaran yang membutuhkan dukungan jasa secara berkelanjutan.
”Pasarnya memang ada. Tetapi jangan langsung melompat kepada berapa PAD yang bisa diperoleh. Kita harus tahu dulu berapa volume pasar, siapa pengguna jasanya, siapa penyedia jasa saat ini, berapa tarifnya, bagaimana struktur biayanya, dan berapa pangsa pasar yang realistis dapat dimasuki BUMD,” ujarnya.
Firnadi mendorong Pemprov menyiapkan roadmap pengembangan bisnis maritim, sementara PT KTMBS diminta menyusun rencana bisnis lebih rinci. Data yang perlu dibuka mencakup jumlah kapal dan tongkang, jenis muatan, perusahaan pemilik komoditas, titik muat dan bongkar, perusahaan bongkar muat, jenis jasa dibutuhkan, tarif, kontrak berjalan, hingga ruang pasar yang masih bisa dimasuki.
”Kalau data itu tersedia, pembahasan kita akan berubah. Tidak lagi berhenti pada pernyataan bahwa potensinya besar, tetapi sudah bisa masuk kepada bisnis mana yang layak, berapa kebutuhan investasinya, dan kapan bisa menghasilkan,” katanya.
Firnadi juga mendorong perusahaan lokal memperoleh kesempatan masuk dalam rantai usaha tersebut. Menurutnya, keberpihakan kepada perusahaan lokal bukan berarti menurunkan standar usaha.
”Yang perlu dibantu pemerintah adalah akses dan kesempatan masuknya. Perusahaan lokal tetap harus memenuhi kompetensi, perizinan, keselamatan, kemampuan teknis dan standar usaha. Pemerintah daerah dan DPRD membantu membuka ekosistemnya, bukan membagikan pekerjaan,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan itu penting agar besarnya aktivitas komoditas dan pelayaran di Kaltim menghasilkan nilai tambah lebih besar bagi daerah.
”Yang kita cari bukan hanya pendapatan BUMD. Kita juga ingin semakin banyak nilai ekonomi yang tinggal di Kaltim melalui perusahaan lokal, tenaga kerja, aktivitas jasa dan pada akhirnya penerimaan daerah,” katanya.
Firnadi mengingatkan agar pembicaraan bisnis Mahakam tidak terlalu cepat dikaitkan dengan janji peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurutnya, pasar, investasi, biaya operasional, risiko, izin, dan margin usaha harus dihitung lebih dulu.
”Jangan dulu menjanjikan PAD. Hitung dulu pasarnya, investasinya, biaya operasionalnya, risikonya, izinnya dan margin usahanya. Kalau bisnisnya sehat dan menghasilkan laba, barulah kontribusinya kepada daerah dapat dihitung dengan lebih realistis,” ujarnya.
Ia menilai pembagian peran perlu dibuat sederhana dan jelas. Pemprov menyiapkan roadmap dan fasilitasi kebijakan, BUMD menyusun rencana bisnis berdasarkan data pasar, dan DPRD menguji kelayakan serta akuntabilitasnya.