KALIMANTAN TIMUR — Pemerintah menyalurkan bansos beras tahap 4 periode Oktober–Desember 2026 secara rapel 30 kilogram per keluarga penerima manfaat, dengan anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Sasaran program ini sekitar 33,24 juta KPM yang masuk desil 1–4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Status penerima bisa dicek lewat cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos dengan memasukkan NIK.
Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional menyalurkan bantuan pangan beras sebagai bagian dari paket perlindungan sosial tahap akhir tahun. Penyaluran tahap 4 mencakup Oktober, November, dan Desember 2026, dengan mekanisme rapel sehingga bantuan tiga bulan diberikan sekaligus.
Perpanjangan program ini diputuskan dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut penyaluran dilakukan atas perintah Presiden untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga beras di akhir tahun.
Setiap KPM menerima 10 kilogram beras per bulan. Karena disalurkan rapel untuk tiga bulan, total yang diterima mencapai 30 kilogram sekaligus.
Anggaran yang disiapkan sekitar Rp17,5 triliun. Selain beras fisik, pemerintah juga menyalurkan Program Sembako (BPNT) senilai Rp200.000 per bulan per KPM serta Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahap penyaluran terakhir tahun ini.
Penerima bansos beras adalah keluarga yang terdata dalam desil 1–4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menggantikan basis DTKS sebagai rujukan tunggal penyaluran bantuan sosial.
Warga yang merasa berhak tetapi belum tercatat disarankan memperbarui data diri di kelurahan atau desa setempat. Pembaruan data menjadi kunci agar nama masuk dalam basis penerima berikutnya.
Pemerintah menyediakan dua kanal resmi untuk memastikan status penerima. Cek dilakukan mandiri tanpa perlu perantara.
Jika nama tidak muncul, warga dapat melapor ke dinas sosial kabupaten/kota atau pendamping PKH setempat untuk pengecekan lebih lanjut.
Penyaluran dirancang mencakup tiga bulan sekaligus pada periode Oktober–Desember 2026. Pemerintah belum merinci tanggal pasti per daerah, sehingga jadwal mengikuti pengumuman dinas sosial setempat.
Mekanisme distribusi beras melibatkan Bulog sebagai penyedia stok. Stok beras pemerintah saat ini tercatat tinggi, yang menurut pemerintah mendukung kelancaran distribusi hingga akhir tahun.
Pada pekan ketiga Oktober 2026, pemerintah berencana meluncurkan digitalisasi bansos secara nasional. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sistem lama masih bocor.
"Selama ini banyak sekali tadi 50% (bansos) off target secara nasional, ya," ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Sistem baru memakai verifikasi biometrik dan integrasi data lintas instansi. Tujuannya mempersempit salah sasaran dan memastikan bantuan sampai ke penerima yang berhak.
Penyaluran bansos tidak memungut biaya apa pun. Warga diminta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang mengaku calo atau meminta imbalan untuk mempercepat pencairan.
Laporan dugaan penyimpangan bisa disampaikan ke dinas sosial setempat, Kementerian Sosial, atau aparat penegak hukum. Informasi resmi hanya bersumber dari kanal pemerintah, termasuk cekbansos.kemensos.go.id dan pengumuman resmi Badan Pangan Nasional.