SAMARINDA — Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Yusliando mengatakan kerja sama dengan Pelindo melalui PT KMBS diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan sektor maritim. Upaya itu dilakukan ketika pendapatan daerah tercatat menurun setiap tahun.
Selain memperkuat kerja sama tersebut, Pemprov Kaltim berupaya memperoleh konsesi atau pelimpahan kewenangan pengelolaan layanan kepelabuhanan dari Kementerian Perhubungan. Pemprov juga mendorong PT KMBS naik kelas menjadi Badan Usaha Pelabuhan.
Layanan pemanduan dan penundaan kapal menjadi fokus utama pengembangan sektor maritim Kaltim. Dua layanan itu dinilai punya nilai ekonomi besar karena setiap kapal yang masuk dan keluar perairan wajib menggunakan jasa pemanduan.
“Pemerintah Provinsi telah bekerja sama dengan Pelindo melalui PT KMBS untuk meningkatkan PAD di sektor maritim. Pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami penurunan, sehingga saat ini kita menyasar sektor maritim melalui pemanduan dan penundaan,” ujar Yusliando, Kamis (2/10/2026).
Menurut Yusliando, status Badan Usaha Pelabuhan akan membuat PT KMBS mampu mengelola layanan pemanduan dan penundaan kapal secara mandiri. Selama ini perusahaan daerah itu masih bergantung pada kerja sama dengan Pelindo.
“Diharapkan nantinya tidak lagi hanya bekerja sama dengan Pelindo, tetapi menjadi BUP yang dapat mengelola secara mandiri layanan pemanduan dan penundaan kapal,” jelasnya.
Pemprov Kaltim merencanakan pembangunan dermaga tambahan di sejumlah titik. Rencana itu belum bisa direalisasikan tahun ini karena masih menunggu pemenuhan persyaratan administrasi.
Salah satu proses yang ditempuh adalah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh kewenangan pengelolaan dermaga atau pelabuhan di Maloy, Kabupaten Kutai Timur. Gubernur Kaltim telah mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan terkait rencana tersebut.
“Kemarin Pak Gubernur sudah bersurat kepada Menteri Perhubungan untuk mengelola dermaga atau pelabuhan di Maloy,” ungkap Yusliando.
Penguatan pengelolaan kepelabuhanan diharapkan membuka sumber pendapatan baru bagi daerah. Pengembangan layanan pemanduan, penundaan kapal, serta infrastruktur pendukung diarahkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi maritim Kaltim.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperluas sumber PAD agar tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor pendapatan yang selama ini menjadi andalan daerah. Pemprov Kaltim belum menyebut target nominal dari pengembangan sektor maritim ini.