Pemerintah Kota Bontang meluncurkan program "Inovasi Cantik" (Cegah dan Tangani Stunting) untuk menekan prevalensi stunting dari 14,05 persen menjadi di bawah 10 persen. Program ini diresmikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, dengan intervensi selama 56 hari kerja yang menyasar gizi, kesehatan reproduksi remaja, hingga sanitasi lingkungan.
BONTANG — Hasil penimbangan serentak terhadap 9.884 balita di seluruh Kota Bontang mencatat 1.389 anak masuk kategori stunting. Angka itu membuat Pemkot Bontang mempercepat penanganan melalui program "Inovasi Cantik" yang menyiapkan intervensi selama 56 hari kerja.
Wali Kota Neni Moerniaeni menyatakan target satu digit harus dicapai dengan kerja bersama lintas sektor. "Kita targetkan satu digit. Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama," kata Neni saat peluncuran program di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat.
Neni bahkan mendorong kasus stunting di Bontang bisa ditekan hingga nol. Menurutnya, persoalan stunting tidak hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi berkaitan dengan sejumlah faktor lain yang saling terkait.
Neni menyebut penanganan stunting menyasar pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan pencegahan kehamilan dini juga masuk dalam intervensi.
Selain itu, sanitasi lingkungan menjadi perhatian. Neni meminta aparatur kelurahan memastikan kondisi lingkungan warga tetap sehat, termasuk mengawasi lingkungan peternakan yang berpotensi menjadi sumber penyakit infeksi.
"Penanganan masalah kesehatan dan sosial ini harus dikeroyok bersama," ujarnya.
Wali Kota juga meminta tenaga kesehatan lebih teliti menetapkan status stunting pada anak. Menurut dia, anak dengan postur pendek tidak otomatis mengalami stunting karena faktor genetik perlu diperhitungkan.
"Stunting itu pasti pendek, tapi tidak semua anak pendek itu stunting. Lihat juga genetik atau postur orang tuanya," jelasnya.
Pemkot Bontang memperkuat pemantauan di tingkat RT melalui pemberian insentif. Ketua RT menerima Rp2 juta per bulan, sedangkan bendahara, sekretaris, dan kader masing-masing menerima Rp1 juta.
Insentif itu diharapkan mendukung pemantauan kondisi warga secara langsung dengan pendekatan by name by address. Keluarga yang membutuhkan intervensi dapat segera ditangani tanpa menunggu laporan berjenjang.
Dengan prevalensi saat ini 14,05 persen, Pemkot Bontang menargetkan penurunan signifikan dalam periode intervensi 56 hari kerja. Evaluasi berkala akan menentukan apakah target satu digit bisa diraih atau perlu penajaman program.